Berita Ahok Terkini : Soal Razia Warteg Di Serang, Ahok Tanya ‘Memangnya Semua Orang Muslim Puasa ?’

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

HargaTop.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nampak enggan ketika diminta berkomentar tentang peraturan daerah (perda)di Serang yang melarang tempat makan buka pada siang hari selama bulan puasa Ramadan 1437 Hijriah. Dirinya hanya memastikan tidak mengeluarkan perda seperti itu di Jakarta.

“Kamu tanya Mendagri, cabut perdanya,” tutur Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6/2016).

Selanjutnya, Ahok memastikan bahwa perda yang serupa tidak ada di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Satpol PP tidak berhak melakukan razia terhadap tempat makan yang tetap buka di siang hari selama bulan puasa Ramadhan.

“Enggak ada (perda seperti itu di Jakarta). Saya mau tanya, memangnya semua orang Muslim puasa? Perempuan kalau lagi datang bulan memang puasa?” ujar Ahok.

Peristiwa razia yang dilakukan Satpol PP terhadap seorang ibu pemilik warung makan (warteg) bernama Saeni (53) di Serang, Banten, yang awalnya disiarkan Kompas TV, menjadi viral. Miris melihat ibu Eni menangis sedih karena makanannya disita membuat netizen menggelar aksi sosial menggalang dana untuk membantunya.

Tanpa diduga, penggalangan dana netizen tersebut akhirnya berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp 265 juta. Selain itu, kejadian ini pun menyita perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga keduanya turut mengulurkan tangan untuk membantu Saeni.

Read More

Maaf, 43 Siswa SD di Distrik jalengga dan Bolakme Gagal Ikut UN Tahun Ini

                Bukan hanya anak-anak yang mengikuti ujian, soal UN SD 2016 juga bikin orang tua panik.
Sebanyak 43 siswa sekolah dasar (SD) di Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dipastikan tak ikut ujian nasional (UN) tahun ini. Hal itu disebabkan tak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sejak setahun terakhir. 

"Ke-43 anak tidak bisa ikut ujian sekolah tahun ini dan baru kami daftarkan tahun depan," kata Ketua Panitia Pelaksana Ujian Nasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya Yohanis Lobya saat dihubungi lewat telepon selularnya, Senin (16/5/2016). 

Saat ini, di Kabupaten Jayawijaya tercatat 2.195 peserta ujian sekolah dan 236 orang peserta ujian Paket A. "Kami pastikan tak ada lagi sekolah yang beralasan tak menerima soal ujian, sebab distribusi soal ujian sudah dilakukan sejak kemarin," ucap dia. 

Sementara itu, pantauan di Kota Jayapura terdapat 5300-an lebih siswa SD yang mengikuti ujian sekolah. Meski ujian SD diundur sehari, hal itu tak mengubah jadwal mata pelajaran yang diujikan.

BACA JUGA

• Jadwal Ujian Sekolah SD di Papua Mundur Sehari
• Cadas Gantung, Surga Tersembunyi di Sudut Kuningan
• Golf Jadi Ekstra Kurikuler SD Sampai SMA di Kabupaten Ini

"Ujian mata pelajaran tetap sesuai jadwal, hari Selasa mata pelajaran Matematika, sedangkan hari Rabu mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan Senin dipindahkan ke hari Kamis," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa.

Pengunduran hari ujian, kata Wayan, tidak akan membuka peluang bagi anak-anak untuk menyontek kunci jawaban. Ia menerangkan soal ujian dibuat dalam banyak paket yang berbeda-beda sehingga tidak ada peluang untuk saling menyontek.

Selain itu, kata Wayan, 75 persen soal ujian dibuat di provinsi masing-masing dan 25 persen adalah soal yang dibuat di pusat. 

"Meskipun Papua baru akan mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia hari Kamis 19 Mei dan propinsi lain di Indonesia mengerjakannya hari Senin 16 Mei, siswa tetap tidak bisa saling membagi kunci jawaban karena soal ujian Bahasa Indonesia di Papua berbeda dengan provinsi lainnya," jelas Wayan. 

Ujian nasional SD di tanah Papua diundur sehari dari jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan libur fakultatif yang dilaksanakan Pemprov Papua, yakni untuk memperingati hari Pantekosta II di tanah Papua.

Read More

anak anak walak mbarlima

anak-anak walak mbarlima mempunyai ke unikan dalam buda dan tradisional di wilaya suku walak mbarlima .

Read More

jou tube walak elege mendek

Read More

Mahasiswa Pertanyakan Pemekaran Okika

Wamena Weneh – Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura yang tergabung dalam Keluarga Besar Ikatan Distrik Karulu (IKDK), HMPJ, AMPTIPI dan PMKRI mempertanyakan penjelasan visi misi dari  pemekaran calon daerah Otonom baru Kabupaten Okika yang masih masuk wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Ketua IKDK, Leo Himan dalam keterangan persnya, Senin (18/3) kemarin di Café Prima Garden Abepura mengungkapkan bahwa, pihaknya mempertanyakan permintaan pemekaran baru di Karulu menjadi Kabupaten Okika.

“Apa yang menjadi tujuan dibalik rencana daerah otonomi baru,Okika” ungkapnya.

“Kami mahasiswa Jayawijaya yang ada di Jayapura maupun mahasiswa di Kota study lainnya sekaligus masyarakat dari Distrik Karulu meminta penjelasan kepada Tim Pemekaran Okika tentang visi misi pemekaran dari Tim, sebab pemekaran yang diketuai langsung oleh Musa Mabel telah melakukan penipuan kepada masyarakat,” katanya.

Penipuan yang dilakukan oleh Tim Pemekaran ini dengan cara mereka meminta uang kepada masyarakat untuk disumbangkan karena permintaan Pemakaran Kabupaten Okika telah diresponi oleh DPR RI dan akan datang ke Okika untuk mengetahui secara langsung pemekaran tersebut, sehingga masyarakat terpaksa menyumbang puluhan ekor babi hanya acara kehadiran DPR RI tersebut.

Sementara, dari Pemerintah induk sendiri, dalam hal ini Bupati Jayawijaya tidak pernah merekomendasikan adanya pemekaran Kabupaten Okika, sehingga mereka selaku mahasiswa  untuk tidak menerima adanya Pemekaran Okika yang akan dipisahkan dari Kabupaten Jayawijaya.

Dijelaskan, Distrik  Karulu yang kini akan dijadikan sebagai Kabupaten Okika ini mestinya harus dikaji lebih dahulu apakah layak atau tidak, sebab melihat perkembangan daerah sana sangat tidak memungkinkan dijadikan sebagai Kabupaten Pemekaran.

Disamping Sumber Daya Manusianya kurang memadai juga kekurangan potensi alam maupun perekonomiannya itu sendiri tidak bisa diandalkan, kemudian tingkat kedekatan dari Distrik Korulu ke Kabupaten Induk hanya berkisar 25 menit dan itu masih dianggap merupakan kota Kabupaten Induk.

Dikatakan, tim pemekaran ini dipaksakan untuk dijadikan Kabupaten karena ada factor sakit hati sehingga dipaksakan untuk dijadikan suatu Kabupaten, sementara masyarakat tidak menerima kalau adanya pemekaran Kabupaten karena tidak yang bisa menghasilkan.

Untuk itu, jika nanti masih tetap akan melakukan aksi di Okika dan menyeret Tim Pemekaran yang selama ini berkoar-koar untuk dijadikan sebagai Kabupaten. “Kami tetap menolak adanya pemekaran baru di Okika,” pungkasnya.

Sementara itu, HMPTPI, Isak Wetipo mengungkapkan, permintaan untuk dilakukan pemekaran sangat tidak layak karena daerah Okika yang dijadikan Kabupaten sangat dekat sekali dengan Kota.

Kemudian, penghasilan APBD tidak ada, SDM sangat minim sehingga tim pemekaran memaksanakan untuk melakukan pemekaran berarti, dia menginginkan masyarakat menjadi lebih jatuh miskin.

“Dia berjanji akan membuat masyarakat menjadi PNS, saya katakana itu pembohongan public dan itulah yang kami tidak terima,” ujarnya.

Senada disampaikan Nius Aso selaku Ketua HMPJ, bahwa pemekaran yang dilakukan Musa Mabel dinilai suatu pembohongan kepada masyarakat, sebab masyarakat sangat tidak setuju adanaya pemekaran. “Saya sudah lama disana, tidak ada yang bisa menghasilkan, jadi tidak perlu capek-capek untuk meminta adanya pemekaran,” tukasnya.

Read More

Masyarakat Baliem Center Lakukan Aksi Galang Dana

Wamena Weneh: Sebagai wujud partisipasi masyarakat mengupayakan berdirinya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Baliem Center, ribuan masyarakat yang nantinya masuk dalam wilayah Baliem Center melakukan aksi penggalangan dana.

Penggalangan dana ini dilakukan di sekretariat tim pembentukan DOB Baliem Center di Wamena, Kamis (24/3/2016) dengan melakukan bakar batu yang merupakan hasil sumbangan masyarakat dari 10 distrik yaitu empat distrik yang kini masuk di kabupaten induk Lanny Jaya dan enam distrik di Kabupaten Tolikara.

“Aksi ini dalam rangka penggalangan dana dari tim dan seluruh rakyat Baliem Center, karena pada tanggal 5 April 2016 nanti akan ada pembukaan sidang di DPR RI untuk pembentukan DOB Baliem Center dan 65 DOB lainya. Aksi ini melibatkan masyarakat di wilayah Baliem Center, dari kabupaten induk Tolikara enam distrik, kabupaten Lanny Jaya ada empat distrik jadi semua sepuluh distrik. Penggalangan dana ini sudah berkali-kali kami lakukan dari 2008 sampai hari ini,” kata ketua tim kerja pembentukan DOB Baliem Center, Agus Wenda kepada wartawan.

Dengan perkembangan yang ada saat ini, ketua tim kerja pembentukan DOB Baliem Center, Agus Wenda berharap pada bulan April nanti ada titik terang tentang pembentukan daerah otonom baru ini.

“Berdasarkan hasil rapat tanggal 29 Februari 2016 tingkat pemerintah pusat dan DPR RI sudah selesai, dilanjutkan dengan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah dengan DPD RI bulan Maret 2016, sehingga kami harapkan bulan depan ada kejelasan tentang perjuangan ini,” tegasnya.

Menurut Agus Wenda, tujuan didirikannya DOB ini tidak lain hanya untuk pembangunan, kesejahteraan rakyat, memperpendek rentang kendali pemerintahan.

“Jika DOB ini jadi, maka masyarakat Baliem Center akan dilibatkan dalam pembangunan nantinya. Kami harapkan seluruh rakyat itu mereka terlibat dari awal, dalam pembentukan kabupaten ini, sehingga dalam pembangunan juga terlibat. Untuk itu, kami tim sudah bentuk suku masing-masing, sehingga jika ada masalah, persoalan, hambatan yang terjadi jika kabupaten datang, nanti bukan pemerintah yang menangani tetapi melalui keluarga-keluarga atau suku itu mereka berikan
sendiri,” katanya.

Sementara tokoh masyarakat Baliem Center, Albert Kogoya berharap kepada masyarakat dan pemuda-pemuda yang akan menjadi penerus program pemerintah ke depan, dapat terus mendukung pendirian kabupaten Baliem Center ini.

“Selaku orang tua, harapan saya agar anak-anak Baliem Center mempunyai pekerjaan untuk masyarakat dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kabupaten baru ini dapat mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, karena selama ini sangat jauh untuk ke ibukota kabupaten induk,” ungkap Albert Kogoya.

Read More

WARGA OKIKA DI JAYAWIJAYA TOLAK PEMEKARAN

Wamenah Weneh . Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Okina di Kabupaten Jayawijaya, mendapatkan penolakan dari warga Kurulu, yang rencananya wilayahnya akan menjadi ibukota Kabupaten Okika. Masyarakat tak ingin wilayah adatnya menjadi ibukota Kabupaten Okika.

“Salah satunya, masyarakat belum siap menghadapi arus globalisasi yang otomatis akan masuk ke kampung mereka dan akan meminggirkan  masyarakat adat setempat,” kata Boni Alua, Juru bicara Tim Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Okika di Kabupaten Jayawijaya, di Grand Abe Hotel, Abepura, Kota Jayapura, Kamis (27/2).

Menurut Boni pemekaran bukanlah ide murni masyarakat Okika,tetapi ide elite lokal yang kecewa karena kalah di pertarungan politik pada tahun 2008 lalu.

Read More